Sumber gambar: https://images.app.goo.gl/hS2VXVZBqxah3UgM8
Sampah plastik menjadi sebuah persoalan besar bagi sebagian besar negara di dunia ini termasuk Indonesia. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2024, mengemukakan bahwa Indonesia pernah menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu pencapaian terburuk dalam pengelolaan sampah plastik. Sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah, terutama plastik sekali pakai yang sulit terurai dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah plastik ke sungai sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan bencana alam lainnya. Namun dibalik tantangan itu, Indonesia memiliki peluang menjadi negara bebas sampah plastik. Dengan langkah yang terarah, komitmen semua pihak, dan dukungan kebijakan, mimpi Indonesia tanpa sampah plastik bukanlah sesuatu yang mustahil.
Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah tahun 2023, timbunan sampah plastik di Indonesia mencapai 18% atau sekitar 12,87 juta ton sampah yang belum terpilah dan belum dimanfaatkan. Di sisi lain, terdapat 360 ribu ton sampah plastik yang masuk ke lautan menurut Muhammad Reza Cordova, Peneliti Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),.43,8% di antaranya adalah sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dan Indonesia dikategorikan "Very High" menurut Indeks Mismanaged Waste Global 2023–2024. Situasi ini tentu memprihatinkan, namun sekaligus membuka ruang intervensi besar-besaran yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi.
Indonesia kini berupaya menurunkan jumlah sampah plastik di laut hingga 70 % pada tahun 2025, dengan visi lebih ambisius menuju hampir nol kebocoran plastik pada 2040. Ambisi ini tidak semata retorika, di baliknya terbentang peluang ekonomi yang signifikan. Menurut Global Plastic Action Partnership (GPAP), jika ekonomi sirkular diterapkan secara efektif, Indonesia dapat menghasilkan pendapatan hingga US$ 10 miliar per tahun dari aktivitas daur ulang plastik. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan investasi total sekitar US$ 18 miliar pada infrastruktur dan operasional antara tahun 2017 hingga 2040.
Data baru dari World Resources Institute/NPAP menunjukkan bahwa hingga 2023, pemerintah telah berhasil mengurangi kebocoran plastik laut sebanyak 41,7 % dari target yang direncanakan. Ini menunjukkan kemajuan yang konkret, namun juga masih jauh dari target akhir. Sejalan itu, inisiatif pembiayaan seperti pendanaan US$ 21,5 juta dari AIIB bersama Alliance to End Plastic Waste (AEPW) pada tahun 2024 juga telah meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah di 10 kota dan kabupaten, menjangkau lebih dari 9 juta orang dan memperkuat fondasi ekosistem ekonomi sirkular plastik.
Dengan potensi tersebut, Indonesia mempunyai harapan untuk menjadi negara bebas dari sampah plastik di dunia. Tidak ada alasan untuk tidak berharap. Salah satunya adalah pentingnya kesadaran publik terhadap penggunaan sampah plastik. Program-program seperti Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) di Bandung telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas bisa berhasil menurunkan volume sampah hingga 30% dari sumbernya. Selain itu, berbagai kota juga mulai mengembangkan bank sampah dan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang menjadi tulang punggung pengelolaan limbah berbasis masyarakat.
Hal lain yang diusung adalah keterlibatan sektor informal seperti pemulung dan pengepul yang selama ini belum banyak diakui secara formal. Melalui penguatan peran mereka lewat kebijakan dan pemberian insentif, proses daur ulang dapat berlangsung dengan cara yang lebih adil dan efisien. Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga penelitian juga semakin solid melalui forum-forum seperti National Plastic Action Partnership (NPAP).
Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari sampah plastik tidak bisa dilakukan secara cepat. Diperlukan langkah-langkah terstruktur yang berkesinambungan, sebagai berikut:
Langkah-Langkah Menuju Indonesia Bebas Sampah Plastik
Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjalakan ekosistem ini adalah kurangi dan redesain produk plastik. Pemerintahan perlu mendorong produsen agar mendesain ulang kemasan produknya dengan bahan yang mudah di daur ulang. Paling tidak membutuhkan waktu lama untuk terurai secara alami. Hal tersebut bisa diterapkan dengan mengganti bahan kantong plastik menggunakan pati dari singkong. Tentunya dengan insentif dari pemerintah, penggunaan kantong dari pati singkong ini akan berjalan dengan cepat.
Langkah berikutnya adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur. Pengumpulan Sampah Perluasan bank sampah dan sistem pengumpulan sampah dari rumah ke rumah atau dari RT ke RT untuk meningkatkan efisiensi daur ulang sampah.
Kemudian, perkuat fasilitas daur ulang. Investasi dalam fasilitas sortir dan daur ulang modern sangat penting untuk menangani jumlah plastik yang besar. Contohnya, Dynapack x Coca-Cola: salah satu kolaborasi dengan brand terkenal dalam membangun fasilitas daur ulang plastik modern di Indonesia.
Langkah keempat adalah libatkan sektor informal. Pemulung dan pelaku ekonomi lokal harus diberikan ruang, kontribusi, dan perlindungan hukum untuk ikut dalam sistem pengelolaan sampah nasional.
Selanjutnya adalah bangun rantai pasok ekonomi sirkular. Hubungkan pengumpul, daur ulang, hingga industri pengguna hasil daur ulang dalam satu sistem logistik terpadu agar sampah plastik benar-benar diproses dan dimanfaatkan secara efisien.
Setelah itu, menerapkan kebijakan dan pendanaan inklusif. Pemerintah harus memberikan insentif fiskal, pajak, atau kemudahan investasi dalam sektor pengelolaan plastik.
Langkah ketujuh yaitu edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Menanamkan pendidikan sejak dini dan kampanye publik secara konsisten mengenai pentingnya kesadaran terhadap lingkungan serta memberikan sanksi atau hukuman bagi oknum yang melanggar peraturan.
Terakhir, monitoring dan evaluasi. Sistem pelaporan berbasis data penting untuk memantau jalannya program pengelolaan sampah plastik. Data yang akurat membantu melihat apakah target sudah tercapai atau tidak. Evaluasi rutin diperlukan agar kesalahan bisa segera diperbaiki. Dengan begitu, seluruh program bisa berjalan lebih efektif dan transparan.
Mewujudkan Indonesia sebagai negara tanpa sampah plastik memang bukan hal yang sederhana, tetapi potensinya sangat besar. Dengan dukungan data yang akurat, kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi antar berbagai sektor, Indonesia berpeluang menjadi panutan dunia dalam pengelolaan limbah plastik. Peran semua elemen pemerintah, sektor swasta, kalangan akademisi, hingga masyarakat umum sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Impian Indonesia bebas dari sampah plastik bukan sekadar angan-angan. Tujuan ini sangat mungkin diwujudkan jika kita mulai mengambil langkah konkret dari sekarang.
0 komentar:
Posting Komentar