Seperti
yang Prabowo umumkan mengenai “Kenaikan Gaji Hakim Naik hingga 280%, Tertinggi
untuk Hakim Pemula atau Hakim Junior dan kenaikan gaji ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejarteraan hakim dan mencegah praktik suap. Prabowo berkomitmen
mengawal kebijakan kenaikan gaji Hakim dan menyatakan pemerintah memiliki
anggaran yang cukup. Ia menekankan pentingnya Hakim yang adil, terutama bagi
masyarakat yang kecil tidak memiliki sumber daya hukum yang memadai”. Sumber:
(katadata.co.id)
Prabowo
bahkan “Bercanda akan mengurangi anggaran TNI-Polri jika di perlukan demi
meningkatkan kualitas hidup Hakim. Ia beralasan penegakan hukum di Kepolisian
akan sia-sia jika Hakim di pengadilan belum optimal”. Hal tersebut di sampaikan
Prabowo saat mengukuhkan Hakim Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA Jakarta pada
Kamis(12”6). Sumber: (katadata.co.id)
Tidak
salah jika harapan Prabowo mengharapkan Indonesia ingin menjadi Negara Hukum
yang adil bagi siapapun karna penegakan Hukum di Kepolisian dan penyelidikan
akan sia sia jika para Hakim di tingkat pengadilan belum optimal bahkan masih
tergoda dengan adanya praktip suap, tanpa melihat dari sudut, sisi manapun
karena Hukum di Indonesia bisa di beli di kalangan orang yang ekonomi nya
tinggi tetapi sebaliknya orang yang kecil hanya tergantung kepada Hakim yang
adil.
Tetapi
apakah jika Kenaikan Gaji pada Hakim di tetapkan akan benar benar bekerja
sesuai dengan Hukum yang berlaku? Bahkan pada saat ini Hakim yang Korupsi di
Indonesia saja atau Hukum bagi Pejabat Pejabat yang di pidana tidak sesuai
dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia, karena hal itu permasalahannya
tidak hanya di Hakim tetapi di Kepolisian pun ada.
Contohnya
ketika ada isu tentang Korupsi di Indonesia dan menjadi Trending di media
sosial, namun sering kali ketika kasus yang sedang trending dan menjadi sorotan
untuk publik muncul isu isu yang di dorong untuk trending ke publik melainkan
untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan utama yang jauh lebih
penting untuk keadilan, dan apakah Hakim tetap menetapkan Hukum bagi orang
tersebut atau tetap mengalihkan karena melihat sudut pandang orang?. Karena sering kali melihat dari sudut
pandangnya seseorang.
Jika kenaikan gaji tidak diiringi dengan pengawasan yang kuat maka Hakim yang berkinerja buruk tetap akan mendapat imbalan besar tanpa adanya pertanggung jawaban. Dan apakah menaikkan gaji hanya di Hakim Junior tidak akan menimbulkan kecemburuan kepada Hakim yang senior, karena meskipun gaji dinaikkan tidak otomatis menjamin semua Hakim akan bebas dari suap.
Langkah untuk memenuhi harapan bagi Prabowo terutama untuk rakyat kecil jika kenaikan gaji itu di tetapkan yaitu perlu adanyamelakukan pantauan langsung dari Presiden Bapak Prabowo untuk memastikan pelaksanaan serta pelatihan etika anti suap atau berpihakan bagi Hakim, melakukan audit berkala atau penilaian rutin dan terjadwal, mengawasi perilaku Hakim, termasuk ketika memproses aduan dari masyarakat secara cepat dan adil tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir di berikan sanski bagi Hakim yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan. Dan seharusnya kenaikkan gaji tidak hanya untuk Hakim Junior tetapi untuk semua Hakim dengan nominal yang sama rata untuk menghindari hati yang iri dengki terhadap Hakim yang lain. Karena tanpa pengawasan dan sanski tegas kemungkinan penyalahgunaan tatap ada dan dengan kebijakan ini yang di harapkan Hakim bekerja dengan profesional tanpa perlu mencari “pemasukan tambahan” di luar jalur yang sudah di tetapkan.
Berikut
langkah langkah dalam bentuk gambar
Oleh: Dinda Nur Azizah (20240110009_PBSIC-02)
0 komentar:
Posting Komentar