Indonesia memiliki potensi besar
dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang dapat menjadi akselerator
pertumbuhan ekonomi dan bisnis digital. Menurut data dari artikel yang telah
tayang di Katadata.co.id dengan judul “menangkap potensi dampak ekonomi
penggunaan AI” dan www.linkdin.com berjudul “ membangun ekosistem AI untuk pemerintahan
kolaborasi antara suharko” . Indonesia diproyeksikan mendapatkan dampak ekonomi
terbesar dari penggunaan AI di ASEAN, dengan potensi nilai tambah mencapai
US$366 miliar, terutama di sektor pemasaran dan rantai pasok. Adopsi AI di
Indonesia juga tergolong tinggi, dengan lebih dari 80% bisnis mulai menggunakan
AI dan 50% pekerja memanfaatkan AI dalam aktivitas kerja mingguan. Namun, saat
ini Indonesia masih berada pada tahap awal adopsi AI, yaitu tahap
"Taker" yang berarti hanya menggunakan teknologi AI yang sudah ada
tanpa inovasi baru.
Keuntungan ekonomi dari
pemanfaatan AI ini didominasi oleh dua sektor utama, yaitu marketing and sales
dan supply chain management. Dalam upaya mengoptimalkan keberadaan AI bagi
pembangunan, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045
yang menyasar lima bidang prioritas yakni layanan kesehatan, reformasi
birokrasi, pendidikan & riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota
cerdas. Stranas disusun untuk menjawab tantangan pengembangan AI di tanah air.
Mulai dari kesiapan regulasi yang mengatur etika penggunaan, kesiapan tenaga
kerja, kesiapan infrastruktur dan data pendukung pemodelan, serta kesiapan
industri dan sektor publik dalam mengadopsi inovasi kecerdasan artifisial.
Perusahaan teknologi pastinya turut memainkan peran penting dalam membentuk
ekosistem AI nasional yang mampu menjawab tantangan digitalisasi di masa depan.
Dalam menjawab tantangan tersebut telah dilakukan sejumlah inisiatif.
Kolaborasi dan inovasi perusahaan teknologi dalam pemanfaatan AI antara lain melalui
GPU Merdeka yang merupakan infrastruktur dan platform AI cloud untuk pelaku
bisnis nasional serta akses ke GPU tercepat dari NVIDIA dengan data center
high-density.
Harapam untuk Indonesia adalah
Indonesia dapat menjadi negara yang bijak dan strategis dalam mengadopsi
teknologi AI, tidak hanya sebagai alat otomatisasi tetapi juga sebagai
pendorong inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia diharapkan mampu
membangun ekosistem AI yang kuat, yang dapat meningkatkan kualitas layanan
publik, mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan, kesehatan,
pertanian, dan pemerintahan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat
luas.
Untuk memastikan AI dapat
diadopsi secara luas dalam pemerintahan dengan tetap memperhatikan efisiensi
anggaran dan kedaulatan data, diperlukan beberapa langkah strategis yang
melibatkan ketiga sektor ini :
Membangun Kebijakan dan Regulasi
yang Adaptif Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung inovasi tanpa
menghambat perkembangan teknologi. Standar etika, keamanan data, serta regulasi
AI yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri. Kebijakan
ini juga harus memastikan bahwa data strategis nasional tetap berada dalam
kendali negara, sejalan dengan amanat kedaulatan data. Regulasi yang perlu
dipersiapkan antara lain:
Menyediakan Infrastruktur AI yang
Memadai Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur AI yang mencakup:
Pusat Data Nasional yang mendukung penyimpanan dan pemrosesan data AI dalam
negeri guna memastikan kedaulatan data; Cloud Computing untuk Pemerintahan yang
terintegrasi dengan sistem keamanan tinggi; Superkomputer AI untuk mendukung
penelitian dan implementasi AI di sektor publik.
Mendorong Pengembangan Talenta AI
Untuk memastikan implementasi AI berjalan optimal di instansi pemerintah,
diperlukan talenta ASN dengan keterampilan khusus dalam bidang AI, antara lain:
Pemahaman Dasar AI dan Data Science: ASN harus memiliki wawasan tentang
bagaimana AI bekerja, prinsip-prinsip data science, dan bagaimana AI dapat
diterapkan dalam pelayanan publik. Keamanan Siber dan Manajemen Data: ASN yang
bertanggung jawab atas AI harus memiliki kemampuan dalam melindungi data
pemerintah dari ancaman siber serta memahami regulasi perlindungan data.
Pengelolaan Proyek AI di Sektor Publik: ASN perlu memiliki kemampuan untuk
mengelola proyek berbasis AI, termasuk pengadaan, pengujian, dan evaluasi
solusi AI. Kecakapan dalam Analisis dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data:
ASN perlu memiliki kemampuan menggunakan analitik data untuk menyusun kebijakan
yang lebih efektif dan berbasis bukti. Keterampilan Kolaborasi dan Manajemen
Inovasi: AI dalam pemerintahan memerlukan kerja sama lintas sektor, sehingga
ASN harus mampu bekerja sama dengan pihak swasta dan akademisi dalam
mengembangkan ekosistem AI yang berkelanjutan.
Membuka Akses Data secara Aman
dan Terukur Pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta dan akademisi untuk
menciptakan data-sharing framework yang aman, sesuai dengan regulasi
perlindungan data, serta mendukung pengolahan data di dalam negeri guna menjaga
kedaulatan data nasional.
Meningkatkan Kolaborasi melalui
Sandbox AI Dibutuhkan ruang inovasi (sandbox) yang memungkinkan eksperimen dan
pengujian AI dalam skala terbatas sebelum diimplementasikan secara luas.
Mempromosikan Penggunaan AI untuk
Layanan Publik yang Hemat Anggaran Pemerintah dapat bekerja sama dengan startup
dan perusahaan AI untuk menghadirkan solusi inovatif dalam layanan publik,
seperti chatbot untuk layanan administrasi, sistem deteksi hoaks berbasis AI,
serta analitik data untuk perencanaan kebijakan yang lebih akurat.
Kesimpulan
Indonesia
memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi AI sebagai pendorong
kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat dan
langkah-langkah strategis dalam membangun ekosistem AI, Indonesia dapat menjadi
negara yang bijak dalam memanfaatkan teknologi ini. Harapannya, AI tidak hanya
meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendukung pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan digital Indonesia yang lebih
cerah.
Oleh : Selma Nur Baeti (202400110051_PBSIC-02)
0 komentar:
Posting Komentar